undang undang tentang kepolisian. Download: Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2020 PDF. undang undang tentang kepolisian

1. Dimungkinkan UU Polri. Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap kali ditemukan benturan tugas dan kewenangan antara kepolisian dan KPK dalam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2, disebutkan : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut pengertian kepolisian:. pada Undang –undang RI No. Undang-undang Kepolisian RI. Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN POLISI 110. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut. Barang bukti ini ditahan atau dilakukan penyitaan untuk keperluan pemeriksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian. Kemudian mengenai fungsi kepolisian negara dalamOleh: Nadia Prabowo Hai Sobat Heylaw! Apa kabar nih? Semoga sobat HeyLaw selalu dalam keadaan baik ya! Tema kali ini kita akan membahas mengenai tugas, fungsi dan wewenang polisi di Indonesia dan Kenya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17); 2. Polisi berperan sebaga penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara A. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN, PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. membatalkan pengesahan Undang Undang No 11 Tahun 2020. Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Aturan Membangun ‘Polisi Tidur’ dan Standar Ukurannya yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S. Kompolnas diatur dengan Perpres 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 menjelaskan hal yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan lainnya. Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus pada kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran. Materi dari undang-undang ini mengatur lebih luas tentang tugas dan wewenang kepolisian terutama tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; Mengingat : 1. bahwa. Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kedokteran Kepolisian; Mengingat : 1. Hakekat laporan polisi tentang tindak pidana. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif. NOMOR 2 TAHUN 2002. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 II. Pol. Mengingat : 1. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan UU No. Reformasi TNI dan Polri. Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah sega!a hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 6. 6. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelumTribratanews. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahaan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti; d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. ” Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan021-58350075. : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang No. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Indonesia, Pemerintah Pusat. go. 1, (No. No. Demonstran teruji melaksanakan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP Pasal 406 serta 407 Tentang Mengganggu serta Menghancurkan Benda. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Secara hukum positif yaitu, Undang-Undang No. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. go. “Dari Propam sendiri juga sudah membuat TR untuk melarang, dan itu ada sanksinya,” ujarnya. E. Berkaitan dengan fungsi kepolisian, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk melakukan pemeliharaan keamanan negara dapat dilakukan. mendukung proses Penerimaan Calon Anggota Polri. dengan undang-undang sebagai WNI. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; b. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 tahun 2002 merincikan fungsi polisi dalam Pasal 2 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan danPemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa; Mengingat : 1. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 NOMOR 01 TAHUN 2016. VI/MPR/2000 dan. 5. 1. Maf’ula, K. Mengenai forensik, diatur dalam peraturan kepolisian sebagaimana kami. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, strategi, taktik, dan prosedur pengendalian massa oleh polri dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”). Extra-judicial killing tidak dibenarkan secara hukum karena merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun yang termasuk sumber hukum formil adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di dalam peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya, kita mempunyai Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara ABSTRAK: a. 1-9; Guntur, M. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian. 2. Namun jumlahnya menurun dari 2019 ke 2021. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. 2289, LL SETNEG : 5 HLM. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 1961 No. A. I. Anda menyebut soal dasar hukum forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Tinjauan Umum Tentang Penyidik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan. Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu . Jurist. daerah. Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. Tipe Dokumen. Dokumen mengenai niat tersebut bocor di. Pertama, tindakan polisi yang meminta uang tersebut dapat diancam pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:. Kemudian Polri dilarang. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisisi aturan dan pelaksanaan, kendala serta upaya dalam diskresi yang dilaksanakan kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. I. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiPertimbangan hukum memorandum of understanding terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pengertian Polisi Dan Penegakan Hukum A. TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 13, LN. Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu Latar Belakang. 7 Dalam penelitian ini,. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. Mengingat 1. (2013). Event. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP Nomor. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang. go. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. . bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepolisian Indonesia menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan "patroli dunia maya" dan "kontra-narasi" untuk "memobilisasi opini publik menentang pemogokan tersebut," khususnya untuk menghilangkan atau memeriksa fakta berita palsu tentang undang-undang, protes, dan apapun yang terkait. Sabtu: 09. BAB II. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desi Ratna Andesha. KETENTUAN PENUTUP. KETENTUAN PERALIHAN 9. “kedudukan polisi sebagai aparatur sipil negara yang berada dalam ruang lingkup institusi kepolisian apakah tunduk pada UU ASN atau akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian). 2. organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang. Kitab perundang-undangan pidana dapat dibaca lebih lengkap di link ini. Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. dalam hal ini perlu dipertimbangkan asas-asas yang membatasi kewajiban Polisi, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan. [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. Sementara, yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian RI adalah pegawai. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. [3] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023. 9, BN. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. tirto. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang -undangan; 2. id- Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, Anda dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Padahal dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP menjelaskan keterangan seorang saksi (dalam hal ini polisi) saja tidak cukup membuktikan kesalahan seseorang. ABSTRAK: bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut. Unduh. Tugas dan wewenang Polri diatur dalam dokumen sah Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertimbangan dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman. Pasal 2 UU. Kesimpulan analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagiKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR PENGUMUMAN Nomor: Peng/ 12 /IV/DIK. Pasal 16. polri. U. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahaan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara RepublikBerdasarkan Undang-Undang No. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Ketegori. Tutup. _____, Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Pilihan Untukmu. undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Mengingat : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. BAB I. Golongan Kecacatan Pegawai Negeri. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :11 ayat 1 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Mengingat : 1.